Cara Pertamina Ajak Konsumen Pakai Produk Non Subsidi
Warga didorong untuk selalu menggunakan beberapa produk PT Pertamina yang bermutu. Perusahaan dengan cara aktif terus memberi edukasi, tingkatkan awareness produk, khususnya produk non-subsidi.
Kehebatan Sisik Kaki Burmese Fighter
Seperti BBM premium yang semestinya dipakai untuk transportasi umum, kendaraan logistik, masih tetap dipakai kendaraan pribadi. Untuk kendaraan pribadi disarankan memakai BBM oktan tinggi seperti Pertamax.
Demikian juga gas elpiji 3 kg yang ditujukan untuk barisan miskin serta bukan barisan warga dapat. LPG 3 kg ialah barang bantuan hingga pemakaiannya ada paket dari pemerintah.
Mengenai gas untuk rumah tangga, warga kaya, barisan dapat dengan cara ekonomi memakai Bright Gas.
Karenanya, PT Pertamina terus menggerakkan warga supaya memakai gas serta BBM sesuai peruntukan.
"Dengan memakai BBM non-Subsidi yang sesuai kendaraan akan jadikan mesin bertambah awet, pembakaran bertambah maksimal serta tentu saja menolong jaga lingkungan," sebut Vice President Promotion & Pemasaran Communication PT Pertamina, Bijakun Dhalia di Jakarta, Rabu (30/9/2020).
Menurutnya, semua produk non bantuan yang dipunyai Pertamina, sekarang semakin gampang dibuka oleh customer baik lewat Service Pesan Antar lewat call center 135, atau Pertamina Delivery Service (PDS).
Serta, dapat dipesan lewat aplikasi MyPertamina, dimana saat ini dapat layani pembelian Pertamax series di semua SPBU Pertamina di Indonesia dan pembelian produk di Bright Store.
Diperkirakan di akhir September, customer dapat lakukan pembelian produk LPG lewat feature Pertamina Delivery Service.
Service PDS sekarang ini dilayani dari 2 Tipe Instansi Penyalur, Untuk SPBU telah dilayani dari 329 SPBU serta 580 Agen LPG untuk layani produk Bright Gas yang menyebar di semua Indonesia.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, minta barisan warga dapat tidak memakai gas elpiji 3 kg serta BBM bantuan sebab bikin rugi barisan warga lain dan beberapa pedagang kecil yang bertambah memiliki hak memperoleh gas elpiji tiga kg.
"Setiap saat over, karena itu ini jadi tanggungan Pertamina. Sesaat saat paket bobol serta sangat terpaksa ditambah oleh Pertamina, belum pasti ditukar pemerintah sebab masih perlu dihitung selisihnya serta bergantung audit BPK," jelas Mamit.
Dibutuhkan penataan bertambah terinci dalam distribusi gas bantuan. Dapat dilaksanakan perkembangan skema seperti bantuan gas tiga kg di hilangkan selanjutnya diberi pertolongan langsung ke barisan miskin.
Bila dilaksanakan pengetatan, distribusi bertambah tertutup, perlu suport data serta distribusi yang pas target. Hingga tidak menimbulkan kerusuhan yang lain tak perlu.
Kata Mamit, bila barisan warga dapat masih bandel memakai gas elpiji 3 kg, dapat dinyatakan paket yang diputuskan oleh BPH Migas akan bobol serta ujung-ujungnya malah memperberat Pertamina serta keuangan negara. Ia juga menggerakkan warga berubah ke beberapa produk gas lain punya Pertamina khususnya nonsubsidi.
"Gas melon yang notabene jadi hak warga miskin malah dipakai barisan warga dapat. Semestinya, warga tidak ambil apa sebagai hak warga miskin," tegas Mamit.